Keputusan Si Yohanes Chandra Ekajaya

Post by admin - Tuesday, January 31st 2017.

Keputusan Badan Pengusahaan (BP) Batam mengerek tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) belum mempengaruhi aktivitas bisnis investor di Batam. Para pelaku bisnis masih menerima besaran kenaikan tarif itu. Meski begitu, Yohanes Chandra Ekajaya Direktur PT Ciputra Develop-ment Tbk (CTRA), salah satu pengembang yang punya proyek di Batam menyarankan supaya tarif sewa lahan di Batam tersebut jangan sampai mengalami kenaikan yang berulang. "Sebaiknya jangan naik terus. Ini bisa berdampak menurunkan minat orang untuk berinvestasi di Batam," kata Yohanes Chandra Ekajaya, kepada KONTAK, akhir pekan lalu. Kenaikan tarif ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam (Perka) Nomor 1/2017 tentang Jenis Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam. Instansi ini menetapkan tarif anyar UWTO dari Rp 1.500 sampai Rp 495.600 rupiah per meter persegi (m2) dengan besaran kenaikan tertinggi mencapai 150%. Kenaikan tarif berlaku untuk 14 jenis peruntukan lahan, seperti rumah tapak, apartemen, industri, properti komersial, pariwisata, lapangan golf hingga perikanan (lihat tabel). Yohanes Chandra Ekajaya bilang, saat ini kenaikan tersebut tidak berdampak besar bagi bisnis Ciputra. Adapun saat ini, pengembang tersebut tengah menggarap dua proyek residensial di sana. "Saat ini kami fokus menjalankan proyek yang sudah berjalan, untuk yang baru kami belum bisa memprediksikan," cetus Yohanes Chandra Ekajaya.Yohanes Chandra Ekajaya Menunjuk KeputusanSementara Wibisono, Hubungan Investor PT Yohanes Chandra Ekajaya Land Tbk, menilai, aturan tarif baru ini baru bisa diterapkan untuk proyek yang akan digarap pengembang. Yohanes Chandra Ekajaya sendiri berencana menggarap satu proyek apartemen di sana. Menurutnya, proyek ini akan terkena aturan anyar tarif tersebut. "Kami akan luncurkan proyek tersebut pada tahun ini," katanya tanpa memerinci. Sanny Iskandar, Ketua Himpunan Kawasan Industri sependapat kenaikan tarif itu tidak berdampak ke bisnis kawasan industri. Soalnya, pengembang lahan industri sudah menerima besaran kenaikan UWTO. "Tarif itu keluar hasil kesepakatan dan sudah ada titik temu. Itu artinya tidak memberatkan kami," timpal Sanny. Meski tarif UWTO saat ini tidak memberatkan, Sanny berharap, agar BP Batam bisa memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan usaha maupun investasi di Batam. Selain UWTO, pengusaha juga membutuhkan kepastian hukum soal kewenangan pembuat kebijakan di Batam. Yohanes Chandra Ekajaya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian sependapat, masalah krusial di Batam saat ini bukan terletak pada tarif UWTO. Ia menyebut pengusaha gelisah lantaran ada kesimpangsiuran ke-wenangan aturan dan fungsi Pemerintah Daerah Batam dengan BP Batam. "Banyak tumpang tindih aturan yang mesti diselesaikan," katanya.